Pemkab Jember Perkuat Akurasi DTSEN, BP Taskin Nilai Jadi Contoh Nasional Pengentasan Kemiskinan
JEMBER.LibasNews.Net — Langkah Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperbarui data kemiskinan berbasis kondisi riil masyarakat mendapat apresiasi dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Inovasi yang dilakukan dinilai mampu memperkuat efektivitas program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.
Apresiasi itu disampaikan Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, dalam kegiatan Sosialisasi Rencana Induk (Rinduk) dan Inovasi Daerah Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta, Kamis (21/5/2026). Dalam forum tersebut, Jember disebut sebagai salah satu daerah yang aktif melakukan pembaruan data sosial secara terintegrasi.
Menurut Iwan, validitas data menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan program bantuan sosial maupun intervensi pemerintah. Karena itu, langkah Pemkab Jember memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai sejalan dengan kebijakan nasional.
“Pembaruan data yang dilakukan secara langsung di lapangan seperti di Jember menjadi bagian penting untuk memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat menargetkan penurunan angka kemiskinan nasional hingga kisaran 4,5 sampai 5 persen pada 2029, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai nol persen pada 2026. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas data sosial masyarakat.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan bahwa proses pengentasan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari akurasi data di tingkat bawah. Karena itu, Pemkab Jember menerapkan pendekatan By Name By Address (BNBA) agar bantuan pemerintah maupun program tanggung jawab sosial perusahaan benar-benar diterima warga yang berhak.
“Kami ingin memastikan setiap program pemerintah tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Kuncinya adalah data yang valid sesuai kondisi lapangan,” kata Gus Fawait.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Jember turun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025. Penurunan tersebut membuat lebih dari 8 ribu warga keluar dari kategori miskin.
Meski mengalami penurunan, Pemkab Jember tetap memprioritaskan intervensi terhadap kelompok masyarakat Desil 1 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah. Fokus itu diwujudkan melalui verifikasi dan validasi data DTSEN secara menyeluruh.
Dalam proses tersebut, lebih dari 20 ribu ASN diterjunkan langsung ke rumah-rumah warga untuk melakukan pengecekan faktual melalui metode ground check. Sebelum turun lapangan, para ASN mendapatkan pembekalan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Verifikasi dilakukan terhadap berbagai indikator kemiskinan, mulai kondisi tempat tinggal, tingkat penghasilan, akses pendidikan, hingga kondisi sosial keluarga. Seluruh proses pendataan didukung sistem digital berbasis web dan telepon pintar sehingga hasil verifikasi dapat diunggah secara real time.
Dari hasil verifikasi lapangan, ditemukan sejumlah data yang perlu diperbarui, termasuk penerima bantuan sosial yang telah meninggal dunia maupun warga yang sudah pindah domisili namun masih tercatat dalam sistem.
Menurut Gus Fawait, pembaruan data menjadi langkah penting agar kebijakan pemerintah benar-benar mampu menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat.
“Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tepat. Dari situ negara bisa hadir secara nyata untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan,” tegasnya. **Red
Related posts
Latest Post
Galery Peristiwa
Gallery Olahraga
No Comments